DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh Prof. Dr. dr. Rajuddin, telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini setelah mengeluarkan pernyataan yang mengundang reaksi yang beragam dari netizen dan warga Aceh. 

Pernyataan tersebut menyerukan kelompok yang tidak mendukung bank syariah untuk meninggalkan Aceh, ini menimbulkan beragam respon di media sosial. Beberapa netizen merasa terdorong untuk memberikan tanggapan dan mempertanyakan alasannya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh dengan tegas menolak rencana revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Sikap ICMI Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat pleno bersama dewan penasehat, dewan pakar, pengurus harian, serta praktisi ekonomi dan perbankan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usulan revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diajukan Pemerintah Aceh terindikasi dibajak oleh politisi sentiman. 

“Harusnya, usulan revisi qanun yang ditetapkan tahun 2018 itu menghasilkan “duel” argumen bukan sentimen,” ujar Risman Rachman, pengamat politik dan pemerintahan, Sabtu (3/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank konvensional jangan buru-buru untuk beroperasi kembali di Aceh. Pasalnya, dengan pergantian pimpinan regulasi akan berubah lagi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyampaikan beberapa permasalahan di Aceh kepada Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M. Nasir Djamil.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Persoalan yang terjadi pada BSI dalam beberapa waktu terakhir yang telah mengganggu layanan perbankan syariah dan membuat masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI merasa kecewa. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry melakukan aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Banda Aceh, Rabu (24/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengalami serangkaian masalah yang mengganggu layanan perbankan syariah, yang pada gilirannya membuat nasabah di Aceh merasa kecewa. 

Aceh yang merupakan wilayah dengan jumlah nasabah terbesar BSI, kini menghadapi dampak negatif yang merembet ke sektor ekonomi secara luas akibat gangguan dalam sistem perbankan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tegas menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Penolakan ini disampaikan melalui surat resmi bernomor 451.7/13 yang ditandatangani langsung oleh Ketua MPU Aceh Barat Daya, Tgk Muhammad Dahlan, S. Ag.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perbedaan pandangan dalam revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belakangan semakin memanas. Terutama setelah Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersepakat untuk meninjau ulang Qanun No. 11 tahun 2018 tersebut dan membuka kemungkinan untuk merevisinya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh sepakat untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saat ini sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar Hukum Aceh, Mawardi Ismail SH MHum, mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan revisi dan kajian terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Prinsipnya pelaksanaan syariah di Aceh harus benar-benar kaffah, artinya secara totalitas, pemberlakuan hukum terbitnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga merupakan cerminan dari perwujudan syariat Islam di bidang muamalah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (Impas) Jakarta, Nazarullah mengatakan sepakat dengan Pernyataan Ketua DPRA terkait revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga bank konvensional dapat kembali beroperasi di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat kebijakan publik Dr Nasrul Zaman menilai upaya yang dilakukan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah kaprah.